Pendidikan Gratis

Pendidikan Gratis di Sulawesi Selatan atau Terpaksa Gratis

Oleh : Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Pd.

Saat ini di Sulsel sedang menghadapi sebuah gebrakan baru, terkait dengan program pendidikan gratis yang telah dicanangkan oleh Pemprov Sulsel dan bekerja sama dengan 23 Pemkab/Pemkot wujud dari janji politik pada saat kampanye menuju kursi gubernur. Hal itu disebabkan oleh adanya tarik ulur antara pihak eksekutif dan legislatif yang ada di DPRD Sulsel. Yang implementasinya dilapangan/pada tingkat Sekolah atau Madrasah ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, hal ini terbukti dari proses perjalanannya mulai dari sosialisasi ke sosialisasi yang lain terjadi pengurangan yang pada akhirnya jumlah siswa yang merupakan dasar penentuan alokasi anggaran ternyata dikurangi hingga 50%. Nah lalu apanya yang gratis? Menurut kami kalau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencanangkan Pendidikan Gratis itu artinya semua item kegiatan sekolah/madrasah yang diarahkan kepada peningkatan kapacity building dibiayai oleh Pemerintah. Pada kenyataannya Pemerintah Pemprov Sul Sel kelihataannya tidak punya banyak duit untuk memenuhi janji tersebut. Sementara masyarakat sudah terlanjur beranggapan bahwa semua item kegiatan di sekolah atau madrasah sudah gratis.

Penyebabnya adalah tambahan biaya pendidikan gratis dalam APBD Perubahan 2008 dan menurut eksekutif anggaran tersebut dimasukkan ke dalam belanja tidak langsung. Tetapi usulan itu ditolak dengan alasan bahwa kalau anggaran bersifat tidak langsung, maka pertanggungjawabannya sangat sulit dan tidak bisa diukur kinerja penggunaan anggaran itu.

Pihak dewan yang tergabung dalam panitia anggaran DPRD Sulsel, mengusulkan agar pemerintah daerah perlu membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan gratis itu. Alasannya kalau payung hukumnya adalah Perda, maka semua pihak bisa mengukur kinerja penggunaan anggaran yang menggunakan ratusan milyaran itu.

Sebagai ilustrasi, di Kabupaten Pangkep Sulsel merupakan salah satu daerah yang pertama menerapkan pendidikan gratis di Sulsel. Dalam kurun waktu tiga tahun itu, Pemkab Pangkep hanya menggunakan acuan SK Bupati sebagai payung hukum dalam program pendidikan gratis tersebut. Kini, pemerintah setempat sedang menggodok untuk melahirkan perda sebagai kesempurnaan dari SK Bupati tersebut.

Yang menjadi perbedaan adalah program pendidikan yang dicanangkan oleh Bupati Bantaeng HM. Nurdin Abdullah, bukan merupakan sebuah program pendidikan gratis akan tetapi subsidi pendidikan berkualitas. Artinya program tersebut lahir setelah beliau menganalisis persoalan mendasar tentang kondisi riil sekolah/madrasah dan dari hasil analisis beliau nantinya akan menentukan arah dan bentuk subsidi yang layak untuk membuat sekolah atau madrasah berkualitas. Justru yang berbeda dengan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Program pendidikan gratis merupakan bahan kampanye dan mengantarkan beliau duduk sebagai orang nomor satu di Sulsel. Yah asal jadi deh.

Karena merupakan bahan kampanye, publik sangat menuntut dimana dan bagaimana realisasi janji tersebut diimplementasikan. Apalagi di DPRD Sulsel terdiri dari beberapa legislator yang berbeda partai, ada yang mendukung dan bahkan ada yang ingin menjegal program pendidikan gratis.

Kalau mau jujur, sebenarnya program pendidikan gratis bisa saja diterapkan secara keseluruhan tanpa ada perda yang mengatur, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Pangkep dan Bantaeng. Setelah berjalan beberapa tahun, dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, kalau dianggap bahwa peraturan gubernur ditemukan berbagai kelemahan.

Tetapi kalau program tersebut masih digiring ke dalam muatan politik, maka sampai kapanpun persoalan alokasi anggaran pendidikan gratis tidak bisa mendapat titik temu. Apalagi pihak legislator berbicara mengenai kinerja dalam konteks politik, sementara pihak eksekutif ingin mewujudkan program pendidikan gratis karena merupakan kontrak politik kepada rakyat Sulsel.